.png&w=3840&q=75)
News
Ruang Publik
Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.Kami ingin mendengar komentarmu tentang podcast ini, kamu bisa mengirimkannya melalui podcast@kbrprimePerbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Ha
Dedikasi Memerangi Kejahatan TPPO
05 Des 2024
Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih marak terjadi. Hanya dalam tempo sebulan saja, yakni periode Oktober-November 2024, ada 397 kasus TPPO yang diungkap Polri.
Modusnya pun makin beragam, mulai dari perekrutan pekerja migran secara ilegal, program magang, hingga mengatasnamakan agama. Upaya pemberantasan TPPO membentur sejumlah tantangan. Penegakan hukumnya kerap tak sampai menyentuh pelaku utama, hanya perekrut di lapangan yang diadili, sehingga sulit mengharapkan ada efek jera.
Perang melawan TPPO butuh kerja besar multipihak, karena kompleksnya persoalan. Banyak kalangan sipil yang mau turun tangan membantu, sesuai kapasitasnya masing-masing. Tak jarang mereka harus berhadapan dengan ancaman atau bahaya, karena mengusik pelaku kejahatan TPPO.
Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan berbincang dengan mereka yang mendedikasikan diri untuk membantu pemberantasan TPPO, yakni Romo Paschal, Pemerhati Isu Migran dan Perdagangan Orang sekaligus Penerima Indonesia Baik Awards 2024 Kategori Humanity dan Djonk Iskandar dari Youth Taskforce Anti TPPO.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jika Polri di Bawah Kemendagri
04 Des 2024
Wacana memindahkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI kembali mencuat. Kali ini disuarakan sejumlah politisi PDI Perjuangan yang menuding polisi tidak netral alias cawe-cawe di Pilkada 2024.
Wacana ini sudah beberapa kali muncul, diusulkan beragam kalangan, dengan argumen masing-masing. Yang alot adalah perdebatan soal kemungkinan Polri di bawah kementerian.
Pada 2021, misalnya, Gubernur Lemhanas yang waktu itu dijabat Agus Widjojo, mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian tersebut.
Seperti apa wajah Polri jika tak lagi di bawah presiden? Apa plus minusnya korps bhayangkara apabila di bawah kendali Kemendagri atau kementerian lain? Bagaimana wacana ini dikaitkan dengan reformasi di Kepolisian dan penegakan hukum?
Kita bincangkan bersama Pemerhati Polri, Poengky Indarti dan Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) sudah digaungkan sejak lama, tetapi dampaknya belum signifikan. Penyalahgunaan antibiotik masih tinggi baik di kalangan medis maupun masyarakat.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 memperlihatkan sebanyak 40 persen masyarakat yang menggunakan antibiotik, mendapatkannya tanpa resep dokter. Perilaku ini menjadi sumber munculnya bakteri yang resistan atau kebal antibiotik.
Dampaknya jelas tak main-main. Bayangkan kita mengalami infeksi dari bakteri yang tak bisa dibunuh dengan antibiotik. Infeksi bakal sulit sembuh, membebani keuangan, dan bisa meningkatkan risiko kematian.
Karenanya, bakteri resistan harus diwaspadai dan dimitigasi. Upaya itu perlu dimulai dengan literasi yang kuat tentang apa itu Antimikroba Resistan dan bagaimana mencegahnya? Apa saja upaya pemerintah untuk menanggulanginya?
Kita bincangkan bersama Dokter Yanti Herman, Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dan Dokter Harry Parathon, Spesialis Obsteteri Ginekologi Konsultan Uroginekologi Rekonstruksi, Staff Dep. Obgin. FK UNAIR-RSUD dr. Soetomo, Anggota KPRA Kemenkes.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Upah 2025 Naik 6,5%, Idealkah?
02 Des 2024
Seperti tahun-tahun sebelumnya, momentum penetapan upah minimum selalu disambut pro-kontra oleh kalangan pengusaha dan buruh. Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Prabowo mengeklaim, angka itu sudah mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak. Ia berharap, kenaikan upah minimum tahun depan bakal mendongkrak daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.
Benarkah 6,5 persen adalah angka ideal bagi buruh dan pengusaha? Seperti apa skema perhitungan dan proses penetapan upah minimum 2025? Dampak seperti apa yang harus diantisipasi pemerintah terkait kenaikan upah ini?
Kita bincangkan bersama Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, Sunarno, Ketua Umum Konfederasi KASBI dan Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana, Payaman Simanjuntak.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
.jpeg&w=3840&q=75)
Infeksi Menular Seksual (IMS), atau sering juga disebut Penyakit Menular Seksual (PMS), adalah jenis infeksi yang umumnya ditularkan melalui kontak seksual. Laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukan angka kematian akibat infeksi menular seksual melonjak setiap tahun.
Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan pada kuartal pertama tahun 2023, lebih dari 5.000 kasus infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan melalui pendekatan sindromik, sementara terdapat lebih dari 10.000 kasus yang ditemukan melalui tes laboratorium.
Jumlah kasus IMS terbesar berdasarkan kelompok risiko adalah pasangan suami istri, disusul kasus pria yang berhubungan seks dengan pria (LSL), pekerja seks baik pria maupun wanita dan para kliennya, wanita transgender, sampai pengguna narkoba suntik.
Pelarangan pekerja seks komersial dan penutupan lokalisasi di Indonesia telah mendorong praktik seks komersial menjadi semakin tersembunyi. Akibatnya, pemantauan penyebaran IMS menjadi sulit dan akses terhadap edukasi dan pencegahan IMS terbatas. Orang yang berisiko enggan mengunjungi klinik IMS karena takut stigma dan diskriminasi.
Karena itu, AIDS Healthcare Foundation bersama Yayasan Kasih Globlaindo dan Klinik Milenia berinsitif mendirikan “Wellness Center”/ Klinik Kesehatan IMS pertama di Asia. Lebih jauh kita berbincang tentang hal ini bersama dr. Herru Adriansyah selaku Medical Program Coordinator AHF dan dr. Hanif Rahman mewakili Klinik Globalindo Jakarta.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpeg&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
