Awards
BEST INNOVATIVE DIGITAL PRODUCT
WAN-IFRA DIGITAL MEDIA AWARDS ASIA 2024
Podcast Image
Podcast Image
News
Ruang Publik
Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.Kami ingin mendengar komentarmu tentang podcast ini, kamu bisa mengirimkannya melalui podcast@kbrprime.id atau dm akun instagram kami di @kbr.id
advertisement
Masalah di pendidikan tinggi kita tampaknya belum usai setelah ramai soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berakhir ditunda penerapannya. Kali ini ramai soal plagiarisme skripsi. Awal Juni lalu ramai di media sosial X cuitan Naomi SIBUK THESIS @wahkerensih yang mengatakan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) diplagiat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Kampus UM Palembang pun menjatuhkan sanksi berupa pembatalan wisuda dan memberikan skors selama satu semester kepada mahasiswa yang melakukan plagiat tersebut. Sayangnya ini bukan kali pertama terungkap ada praktik plagiarisme di kampus. Pelakunya pun tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen bahkan rektor. Tahun lalu, ada dugaan plagiarisme tesis yang dilakukan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Di tahun itu juga, Profesor bidang Antropologi Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) UNY Suwardi Endraswara membuat surat pengakuan yang diunggah di media sosial bahwa dirinya telah mengutip isi artikel karya M. Mushthafa tanpa mencantumkan sumber untuk bukunya. Mengapa plagiarisme sulit dihapuskan? Apa dampak praktik plagiarisme pada dunia pendidikan tinggi kita? Kita bincangkan hal ini bersama Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan dan Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul, W.P.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tidak setuju orang usia lanjut atau lansia tinggal di panti jompo menuai perdebatan. Risma mengatakan panti jompo tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ia khawatir adanya panti jompo justru menjadi alasan pembenar anak untuk menolak merawat lansia di keluarganya. Padahal persoalan lansia tidak hanya soal siapa yang merawat mereka. Menurut catatan LBH APIK seperti dikutip dari Konde.co, lansia mengalami banyak persoalan. Antara lain hidup sendiri, tidak punya asuransi dan mengalami kerentanan ekonomi. Temuan LBH APIK juga mengungkap para Lansia mendapatkan kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan kekerasan seksual. Di sisi lain, kita sudah punya UU No 13/ 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang saat ini sedang dalam proses revisi di DPR. Revisi UU ini tentunya mendesak diperlukan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lain bisa segera menyusun prioritas perlindungan sosial lansia secara menyeluruh. Seperti apa revisi UU Kesejahteraan Lansia yang mewakili suara lansia itu sendiri? Apa dampaknya bila masalah kesejahteraan lansia ini tidak mendapat perhatian serius? Kita bincangkan bersama Direktur Indonesia Ramah Lansia DKI Jakarta Tri Suratmi dan Yuphita Nofihantiwi, Perwakilan dari Elderly Rights, Advocacy and Treatments (ERAT) Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Beberapa pekan terakhir, semua mata tertuju ke Papua. Tagar All Eyes on Papua ramai disuarakan warganet, mengambil inspirasi dari tagar All Eyes on Rafah. Ini merupakan bentuk solidaritas untuk suku Awyu dan Moi yang menggugat izin perusahaan sawit ke Mahkamah Agung. Sebagian izin itu berada di hutan adat yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Jika hutan adat dialihfungsikan menjadi kebun sawit, maka laju deforestasi makin kencang. Padahal, masyarakat adat berkontribusi besar menahan laju perubahan iklim dengan menjaga hutan dan ekosistem di dalamnya. Seperti apa perjuangan masyarakat adat Papua menyelamatkan hutannya? Dampak apa saja yang bakal muncul jika hutan-hutan adat Papua dialihfungsikan? Bagaimana mendukung perjuangan masyarakat adat Papua? Kita bincangkan bersama Hendrikus Woro, Perwakilan Masyarakat Adat Suku Awyu, I Ngurah Suryawan, Antropolog, Dosen, dan Penulis serta Defe, Periset di Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Masuknya layanan sistem internet berbasis satelit, Starlink, ke pasar retail Indonesia disambut pro dan kontra. Bisnis internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk ini mengandalkan konstelasi ribuan satelit kecil berorbit rendah untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi. Starlink dianggap sebagai solusi penyediaan layanan internet bagi daerah-daerah yang belum terjangkau kabel optik seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Di sisi lain, kehadiran Starlink dikhawatirkan akan memicu persaingan tidak sehat di antara para penyedia layanan internet di dalam negeri. Bahkan ada isu masalah keamanan negara yang dikaitkan dengan kehadiran Starlink di Indonesia. Bagaimana mengoptimalkan manfaat Starlink dan meminimalkan dampak negatifnya? Regulasi seperti apa yang mesti dibuat? Kita bincangkan bersama Praktisi Teknologi Informasi Onno W. Purbo dan Pakar Keamanan Data Pribadi dan Executive Director Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo rajin memberi rakyat kejutan. Rentetan regulasi terbit yang memicu polemik. Yang terbaru Peraturan Pemerintah yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang. Hingga kini, kebijakan tersebut masih sengit diperdebatkan. Beberapa ormas sudah tegas menolak, seperti PGI, KWI, dan Gereja HKBP. Sebagian ormas lain memilih pikir-pikir dulu, misalnya, Muhammadiyah dan PHDI. PB NU menjadi ormas pertama dan satu-satunya sejauh ini yang menyambut baik tawaran pemerintah dan langsung mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sikap ini mendapat banyak cibiran karena pada 2015, NU pernah menyatakan bahwa eksploitasi SDA yang merusak lingkungan, haram hukumnya. Bagaimana suara dari kalangan muda Nahdliyin? Bagaimana pula arah tata kelola tambang jika dipegang ormas? Kita bincangkan ini bersama Pengasuh Pesantren Ekologi Misykat al Anwar Bogor dan Aktivis Lingkungan NU, Roy Murtadho serta Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
advertisement
Podcast Lainnya