.png&w=3840&q=75)
News
Ruang Publik
Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.Kami ingin mendengar komentarmu tentang podcast ini, kamu bisa mengirimkannya melalui podcast@kbrprimePerbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Ha
.png&w=3840&q=75)
Pemerintah berencana memberlakukan sertifikasi kompetensi pengemudi untuk para sopir truk. Ini menyusul berentetnya kasus kecelakaan yang melibatkan truk seperti yang terjadi pekan lalu di KM 92 tol Cipularang. Kecelakaan itu menyebabkan 1 korban meninggal dan 29 orang luka-luka serta melibatkan belasan kendaraan.
Tujuan sertifikasi diklaim sebagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk. Korlantas Polri memang mencatat mayoritas penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh human error atau perilaku pengemudi. Semisal melampaui batas kecepatan, ceroboh saat berkendara, lalai mengecek kondisi kendaraan, melanggar aturan lalu lintas, dan kelelahan.
Tapi perilaku pengemudi bukan satu-satunya yang harus menjadi perhatian pemerintah. Penyebab lain truk terlibat kecelakaan menurut laman resmi Kemenhub adalah truk kelebihan muatan. Pada 2023, ada lebih dari 200 kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan truk kelebihan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL).
Seperti apa respon pihak terkait mengenai rencana ini? Bagaimana memastikan proses sertifikasi ini berjalan transparan dan akuntabel? Bagaimana membuat regulasi yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah ini? Kita bincangkan bersama Kepala Subdit Angkutan Barang Kementerian Perhubungan, Handa Lesmana dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Saat ini perhatian para pegiat iklim dan energi terbarukan tertuju pada Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Ibu Kota Azerbaijan, yang berlangsung hingga 22 November mendatang. KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ini diikuti para pihak yang menandatangani komitmen bersama dalam mengatasi perubahan iklim termasuk Indonesia.
Pada COP29 ini, Indonesia diwakili Hashim S Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, sebagai utusan khusus bidang energi dan lingkungan hidup. Ia didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Di sana, Hashim mengatakan Indonesia punya cadangan kredit karbon sebesar 577 juta ton yang akan ditawarkan kepada berbagai negara dan pihak yang berkepentingan. Ia mengklaim hasilnya bakal digunakan untuk mendukung pembiayaan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang giat-giatnya membuka lahan untuk program food estate dan ekspansi lahan perkebunan sawit baru untuk memenuhi target program bauran bahan bakar minyak dengan biodiesel sawit hingga 50% atau B50. Solusi Iklim dan rencana yang diambil pemerintah ini seakan saling bertentangan. Ujung-ujungnya tetap masyarakat yang merasakan dampaknya.
Seperti apa pegiat lingkungan melihat langkah pemerintah ini? Apa yang harus jadi prioritas pemerintah? Seperti apa keputusan yang dihasilkan di COP berdampak pada Indonesia? Kita bincangkan bersama Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul sekaligus Anggota ARUKI (Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim) dan Pakar Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus IPCC Working Group I Vice Chair, Edvin Aldrian
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Peringatan hari Toleransi Internasional, tiap 16 November, perlu terus digaungkan untuk mendorong upaya merawat keberagaman. Pasalnya, kebhinekaan sebagai pilar Indonesia kerap menghadapi tantangan polarisasi, yang dipicu, misalnya, oleh isu agama dan politik.
Ini tercermin dari temuan SETARA Institute yang tiap tahun mengumumkan Indeks Kota Toleransi. Data SETARA menunjukkan kasus-kasus intoleransi dan kebijakan diskriminatif masih terjadi di berbagai daerah.
Situasi rentan ini berpotensi diekskalasi saat momen Pemilu, termasuk Pilkada 2024 yang tengah berlangsung. Para politikus tak jarang memanfaatkan isu agama demi memenangkan pemilihan.
Namun, banyak kalangan di akar rumput yang jengah dengan politisasi agama. Sebagian merupakan wajah-wajah muda yang membangun komunitas dan berjejaring untuk merawat keberagaman.
Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan berbincang dengan anak muda dari dua komunitas yang berkomitmen, dengan cara masing-masing, membangun dialog antaragama atau keyakinan. Mereka adalah Benaya Jonatan, Project Lead #Friendship4Peace dari Campaign dan Annisa dari Young Interfaith Peacemaker (YIP) Center.
Siaran ini dibuat oleh KBR Media dengan pendanaan dari Social Impact Reporting Initiative Project WAN IFRA Women in News, berdasarkan kebijakan dan panduan editorial KBR Media, dengan tetap mempertahankan independensi editorial KBR Media.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan program skrining kesehatan gratis pada 2025. Masyarakat bisa mengakes layanan ini pada hari ulang tahunnya di puskesmas. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit.
Harapannya, masalah kesehatan bisa lebih cepat terdeteksi sehingga risiko kematian mampu ditekan. Hal ini juga akan mengurangi beban negara mengingat BPJS Kesehatan berisiko defisit sekira Rp20 triliun pada 2024.
Bagaimana persiapan implementasi program ini? Bagaimana mekanismenya? Apa saja yang perlu diwaspadai? Kita bincangkan bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi dan Peneliti Utama Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Publik perlu terus mengawal kasus dugaan kekerasan yang dilakukan sejumlah anggota TNI terhadap warga Desa Selamat, Sibiru-biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Serangan brutal yang terjadi pada Jumat malam, 8 November 2024 lalu itu, menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka.
Soal penyebab serangan, ada beda versi keterangan TNI dengan warga. TNI mengeklaim kejadian berawal dari prajurit TNI yang menertibkan geng motor, kemudian berujung tawuran. Namun, dari kesaksian warga, peristiwa bermula dari cekcok antara seorang anggota TNI dengan warga, sehari sebelumnya.
Sebanyak 45 prajurit yang diduga terlibat, sudah ditahan Pusat Polisi Militer TNI. Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mochammad Hasan meminta maaf atas tindakan anak buahnya.
Peristiwa ini menambah panjang daftar kekerasan militer terhadap warga sipil, yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Mirisnya para pelaku kebanyakan hanya divonis ringan bahkan bebas, sehingga melanggengkan impunitas.
Bagaimana seharusnya kasus ini ditangani? Apa langkah mendesak yang harus ditempuh agar kekerasan militer terhadap warga sipil tak terus berulang? Reformasi TNI seperti apa yang harus dilakukan? Kita bincangkan bersama Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpeg&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
