News
Whats Trending
Hadir setiap hari, mengupas hal-hal yang jadi trending topic atau viral di dunia maya. Kami bahas bersama narasumber terkait supaya informasi makin lengkap. Hadir juga di 10 radio di kota besar se-Indonesia.Kami ingin mendengar komentarmu tHadir setiap hari, mengupas hal-hal yang jadi trending topic atau viral di dunia maya. Kami bahas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masyarakat perdesaan lebih berperilaku koruptif dibanding masyarakat perkotaan.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menyatakan, sudah sejak 2015 dana desa digelontorkan. Sepanjang 2015 hingga 2023 total Dana Desa dari APBN yang telah disalurkan ke desa-desa sebanyak Rp538 triliun.
Sementara itu, angka kemiskinan desa masih di angka 12,22 persen. Ini jauh dari target nasional yakni 9 persen. Kata Kumbul, perilaku koruptif masyarakat perdesaan juga terlihat dari survei Indeks Perilaku Antikorupsi 2024. Dimana indeks perilaku antikorupsi pada masyarakat perkotaan lebih tinggi yaitu di angka 3,86, sedangkan perdesaan 3,83.
Kumbul mengeklaim KPK terus melakukan upaya hukum untuk memberantas korupsi. Total sudah ada 1.749 tersangka, namun meski begitu korupsi masih saja terus terjadi.
Berdasar pantauan KBR, di bulan Juli ini saja, kita bisa temukan beberapa kasus dugaan korupsi dana desa. Contohnya, di Banten. Dua Kades di Kabupaten Serang, Banten jadi tersangka korupsi.
Yang pertama dugaan korupsi Dana Desa di Desa Kopo yang menerima alokasi dana desa Rp 1,3 miliar. Dana itu termasuk untuk pembangunan jalan beton, tapi dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi.
Kemudian kasus kedua di Desa Cidahu, yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar dari APBN dan APBD. Diduga hasil korupsi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tersangka.
Kemudian beralih ke Jawa Timur. Kades di Malang juga jadi tersangka kasus korupsi anggaran desa sebesar lebih dari 400 juta rupiah.
Ada juga kepala desa Batalas di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang diduga melakukan tidak pidana korupsi pada rentang waktu di tahun 2017, 2018, dan 2019 berupa pembangunan fisik di desa tersebut. Kerugian negaranya ditaksir mencapai hampir tiga ratus juta rupiah.
Lebih lanjut soal perilaku koruptif di tingkat desa dan bagaimana membereskannya, kita mau membahasnya bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor diikutsertakan asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.TPL adalah program asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain. Apabila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, rencananya program ini akan dijalankan tahun depan. Aturan ini bakal diterapkan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut dari UU P2SK.Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan, yang terlibat dalam penggodokan asuransi kendaraan bermotor mengungkap, rencana ini tidak akan membebani masyarakat. Sebab mereka akan mengukur kemampuan warga +62.Soal pembayaran, Budi mengatakan skema digital kemungkinan akan diterapkan. Misalnya memanfaatkan artificial intelligence, yang belajar dari praktek asuransi di Jepang, Korea dan negara Asia lainnya.Namun rencana ini menuai pro kontra. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menuntut penjelasan dari pemerintah, soal urgensi dan manfaat kebijakan. Pasalnya, kebijakan ini dianggap bakal menimbulkan dampak sosiologis di tengah kondisi masyarakat yang sulit.Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menolak wacana ini lantaran tidak seimbang dengan pendapatan buruh. Wacana ini juga dianggap bakal membebani pekerja, khususnya pekerja angkutan berbasis aplikasi.Soal hal ini yuk kita obrolin bareng Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Siapa disini anker atau anak kereta? Ini julukan populer buat pengguna kereta rel listrik atau KRL Commuter Line.
KRL masih jadi salah satu moda transportasi yang cukup diandalkan para komuter lantaran mampu menghindarkan penggunanya dari risiko kemacetan kota.
Tapi sayangnya, KRL masih diwarnai dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Pasalnya di media sosial viral sebuah utas yang diunggah pengguna X. Dia diduga menjadi korban kekerasan seksual di KRL. Seorang laki-laki yang duduk tepat di depannya diketahui diam-diam merekamnya tanpa izin. Saat diperiksa, petugas KRL menemukan videonya di dalam ponsel laki-laki tersebut.
Tak hanya diam, korban mengaku sudah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian.
Bukan bantuan yang didapat, korban mengaku dirinya justru mendapat tanggapan yang tak profesional. Menurut keterangan dalam unggahannya, korban mengaku mendapat pertanyaan ‘Mbanya divideoin karena cantik kali’, Mungkin bapanya fetish, terobsesi dari video Jepang’.
Korban juga merasa laporannya ditolak dengan beragam alasan. Padahal dia tengah mengalami trauma dan ketakutan.
Setelah viral di media sosial, akhirnya Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Polisi Nurma Dewi mengeklaim, pihak Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) sudah memeriksa lima anggota dalam kasus pelanggaran kode etik dan diduga mengeluarkan kalimat tak pantas saat menerima laporan korban.
Selamat hari anak nasional (HAN) 2024 buat seluruh anak-anak di Indonesia. Tema Hari Anak Nasional tahun ini adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju", dimana salah satu sub temanya adalah "Anak Cerdas, Berinternet Sehat".
Tema ini dimaksudkan agar anak Indonesia paham dan mampu memilih mana yang baik dan buruk dalam penggunaan internet di era sekarang. Harapannya, dapat mencegah berbagai dampak buruk yang dapat terjadi ke anak dalam penggunaan internet.
Survei Kementerian PPPA dan UNICEF pada 2023 tercatat, hampir 95 persen anak usia 12-17 tahun mengakses internet minimal dua kali sehari.
Sayangnya, pemanfaatan internet ini dibarengi dengan peningkatan angka kekerasan berbasis gender online triwulan I 2024 jika dibanding tahun lalu. Ini berdasar data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet)
Rentang usia korban terbanyak yakni 18-25 tahun sebesar 57 persen. Sementara kasus KBGO anak dibawah 18 tahun menempati peringkat kedua tertinggi, mencapai 26 persen.
Bentuk KBGO di triwulan I 2024 diantaranya:
- Ancaman dan penyebaran konten intim
- Pemerasan seksual dan doxing
- flaming atau pesan proaktif
- morphing atau mengubah gambar/video dengan wajah orang lain
- mengakses akun tanpa izin, dll.
Sedangkan riset terbaru KBGO dari TaskForce mencatat ada 148 aduan yang diterima dalam 3 tahun terakhir, terdapat 31 kasus yang korbannya berusia 15-18 tahun. Pelakunya itu ditemui rata-rata dari kenalan daring, baik medsos atau game online.
Karena itulah di hari anak ini, What's Trending khusus menyoroti soal Kekerasan berbasis gender online (KBGO)
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Bagaimana anda menilai harga tiket pesawat di Indonesia? Masih murah? Terjangkau? Atau Mahal?
Kalau anda termasuk orang yang memandang tiket pesawat di negara ini mahal, anda tak sendiri. Yang jelas, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan juga mengakui kalau tiket pesawat Indonesia ini mahal! Bahkan kata dia, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal setelah Brasil. Pernyataan ini diunggahnya lewat akun Instagramnya.
Menteri Luhut menyebut harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini hingga pihaknya menyiapkan bebarapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket.
Unggahan LBP ini kemudian dijadikan netizen kesempatan buat mengadu. Diantaranya melaporkan beberapa tiket penerbangan internasional yang harganya lebih murah timbang penerbangan domestik.
Tim KBR kemudian mengecek harga tiket pesawat ke Jakarta - Bali via aplikasi. Hasilnya, penerbangan kelas ekonomi di tanggal 21 dan 22 Juli 2024, harganya berkisar Rp800.000-Rp1.800.000an. Padahal, dengan harga sejutaan untuk penerbangan domestik itu kita bisa mendapat tiket penerbangan internasional Jakarta - Singapura pada tanggal yang sama.
Pemerintah pun belakangan membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Sandiaga mengklaim satgas sudah mulai bekerja. Komposisi Satgas ini diisi oleh pihak dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta kementerian lembaga terkait lain.
Lantas, bisakah satgas ini nanti akhirnya turunkan harga tiket pesawat di Indonesia dan mewujudkan harapan para wisatawan?
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpeg&w=3840&q=75)