Kisruh di internal Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kembali memancing perdebatan soal akurasi, integritas, dan transparansi lembaga survei.

Kasus ini bermula dari survei elektabilitas di Pilkada Jakarta, yang dirilis Poltracking Indonesia dan LSI. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan, meski menggunakan metode survei yang sama.

Setelah diperiksa Dewan Etik Persepi, Poltracking dijatuhi sanksi karena ditemukan sejumlah kejanggalan. Keputusan ini direspon Poltracking dengan mundur dari Persepi, yang kemudian diikuti dua lembaga survei lain, Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.

Sejak Pemilu 2004 keberadaan lembaga survei politik makin tak bisa dipisahkan dari demokrasi elektoral di tanah air. Bahkan, lembaga survei juga tak jarang merangkap sebagai konsultan politik para kandidat yang bertarung di pemilu. Publik dibanjiri rilis hasil survei politik, tanpa tahu isi dapur tiap lembaga.

Bagaimana seharusnya mengelola lembaga-lembaga survei di Indonesia? Apa dampak keberadaan mereka pada demokrasi di tanah air? Bagaimana publik merespons berbagai hasil survei yang dirilis?

Kita bincangkan bersama Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama dan Peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id