Akhirnya setelah hujan kritik, Kementerian Keuangan merilis APBN edisi Januari dan Februari 2025, dalam konferensi pers, pada Kamis (13/3). Padahal, biasanya, laporan APBN Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa dipublikasikan di pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih APBN Januari sengaja ditunda karena data keuangan negara di awal tahun masih sangat belum stabil, salah satunya terkait implementasi efisiensi anggaran.

Keterlambatan ini bukan pertama kali di era Presiden Prabowo, sebelumnya juga terjadi saat edisi Oktober 2024, usai pelantikan. Padahal, transparansi merupakan hal esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi kinerja, terungkap APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Dalam kurun empat tahun, ini defisit pertama di awal tahun. Kinerja pajak pun anjlok 30% per Februari 2025.

Apa yang bisa dibaca dari molornya rilis APBN KiTa di era Prabowo? Bagaimana menilai kinerja APBN yang tekor? Apa yang harus segera dibenahi pemerintah? Masih relevankah target pertumbuhan ekonomi 8 persen?

Kita bincangkan bersama Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id