Pendanaan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dikhawatirkan akan terganggu setelah Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Iklim Paris. Keputusan ini memengaruhi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia, yang salah satu programnya adalah pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kekhawatiran tersebut kian menebal karena pernyataan sejumlah pejabat negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat bilang, program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan, karena ada keterbatasan anggaran. Meskipun, Bahlil kemudian buru-buru mengklarifikasi dengan memastikan pensiun dini PLTU tetap dijalankan secara bertahap.

Namun, Bahlil bukan satu-satunya pejabat yang menyiratkan niat pemerintah suntik mati PLTU.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bahkan menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan suntik mati PLTU di 2040.

Omongan dua pejabat ini bertentangan dengan komitmen yang sudah dilontarkan Presiden Prabowo di forum internasional, sebulan setelah dilantik. Prabowo menyebut PLTU batubara akan disetop dalam 15 tahun guna mengejar target net zero sebelum 2050.

Bagaimana menyikapi sikap pemerintah yang terkesan maju mundur soal pensiun dini PLTU? Apakah pembiayaan menjadi hambatan utama? Apa dampaknya jika target pensiun dini PLTU tak segera dieksekusi? Bagaimana nasib transisi energi di Tanah Air?

Kita bincangkan bersama Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi dan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id