Wacana pembatasan BBM subsidi berulang kali dilontarkan pemerintah, tetapi urung terlaksana. Jelang estafet kepemimpinan ke Prabowo-Gibran, wacana itu kembali bergaung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan memasang target pembatasan Pertalite berlaku per 1 Oktober mendatang.

Pembatasan Pertalite memang sudah didorong banyak kalangan karena implementasinya selama ini tidak tepat sasaran. Mayoritas subsidi justru dinikmati orang kaya. Situasi kian pelik karena harga minyak dunia sangat fluktuatif sehingga ketika terjadi lonjakan, tambahan beban subsidinya mesti ditanggung negara.

Di sisi lain, pembatasan Pertalite berpotensi membebani masyarakat dan otomatis juga bakal mengerek harga-harga lain. Padahal, saat ini, daya beli masyarakat tengah tergerus dan banyak terjadi PHK.

Apakah saat ini waktu yang tepat untuk memberlakukan pembatasan Pertalite? Bagaimana dengan kesiapan pemerintah? Apa saja dampak yang harus diantisipasi apabila rencana ini terealisasi?

Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id