Seleksi calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-2029 digelar jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Artinya ini menjadi pertaruhan terakhir bagi Jokowi untuk menentukan arah pemberantasan korupsi lima tahun ke depan.

Panitia Seleksi KPK sudah dibentuk yang beranggotakan 9 orang, dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sebagai ketuanya. Mereka punya tugas berat karena harus memilih sosok-sosok berintegritas yang bisa mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga antirasuah.

Temuan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada awal 2024 menunjukkan tingkat kepercayaan publik ke KPK turun ke level 69 persen. Padahal, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan publik ke KPK selalu di atas 80 persen.

Sulit dibantah, kinerja KPK sedang bermasalah. Beragam skandal bermunculan yang ironisnya banyak melibatkan pimpinan KPK. Misalnya, eks Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kemudian juga Lili Pintauli yang mundur dari wakil ketua KPK, usai terjerat kasus dugaan gratifikasi dari Pertamina. Dan yang terbaru, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tengah diusut karena diduga melanggar etik dengan memengaruhi proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Selain itu, terkuak juga kasus pungutan liar di rutan KPK yang diduga dilakukan 93 pegawai KPK.

Dengan komposisi pansel KPK saat ini, seberapa optimistis publik bisa berharap mendapatkan sosok-sosok yang berintegritas? Bagaimana mendorong Pansel KPK bekerja transparan dan melibatkan partisipasi publik?

Kita bincangkan bersama Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta Mudzakkir dan Sekretaris Jenderal IM57+ Institute Lakso Anindito.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id