Komposisi lima pimpinan KPK yang baru terpilih menuai kritik dari para pegiat antikorupsi.

Tidak ada pimpinan perempuan dan yang mewakili unsur masyarakat sipil. Ini dinilai akan memengaruhi indepedensi KPK karena mayoritas pimpinan berlatar belakang aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim.

Tugas KPK periode ini terbilang berat; mereka harus mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah itu yang makin menurun. Dari survei Indikator Politik Indonesia, yang dirilis 4 Oktober lalu, KPK meraih tingkat kepercayaan publik sebesar 61%. Angka ini makin turun dari temuan lembaga tersebut di awal 2024, yang menunjukkan tingkat kepercayaan ke KPK ada di level 69 persen. Padahal, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan publik ke KPK selalu di atas 80 persen.

Itu tidak terlepas dari berbagai skandal yang melibatkan pimpinan KPK. Salah satunya yang melibatkan Ketua KPK 2019-2024 Firli Bahuri, yang menjadi tersangka pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo setahun lalu. Sampai hari ini, kasus tersebut belum jelas kelanjutannya.

Seperti apa masa depan pemberantasan korupsi? Apa gebrakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada KPK? Apa tantangan yang dihadapi pimpinan KPK baru? Kita bincangkan bersama Pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM, Yuris Rezha.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id