Wacana memindahkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI kembali mencuat. Kali ini disuarakan sejumlah politisi PDI Perjuangan yang menuding polisi tidak netral alias cawe-cawe di Pilkada 2024.

Wacana ini sudah beberapa kali muncul, diusulkan beragam kalangan, dengan argumen masing-masing. Yang alot adalah perdebatan soal kemungkinan Polri di bawah kementerian.

Pada 2021, misalnya, Gubernur Lemhanas yang waktu itu dijabat Agus Widjojo, mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian tersebut.

Seperti apa wajah Polri jika tak lagi di bawah presiden? Apa plus minusnya korps bhayangkara apabila di bawah kendali Kemendagri atau kementerian lain? Bagaimana wacana ini dikaitkan dengan reformasi di Kepolisian dan penegakan hukum?

Kita bincangkan bersama Pemerhati Polri, Poengky Indarti dan Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id