Keputusan menunda pengangkatan Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, banjir protes. Tagar SaveCASN2024 selama berhari-hari menggema di media sosial merespons putusan ini.

Ada juga petisi online yang dibuat peserta seleksi CPNS dan PPPK Tahap 1, bertajuk "Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS & PPPK Tahap 1 2024". Hingga Minggu (09/03) malam, petisi itu pun telah ditandatangani lebih dari 71 ribu pengguna.

Kabarnya, Senin, 10 Maret 2025, para CASN dan PPPK terdampak, bakal menggelar demonstrasi di Kementerian PAN-RB, DPR, dan Istana Negara, menolak penundaan.

Semula, pengangkatan CASN dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025, sedangkan PPPK tahap 1 pada Februari 2025, disusul tahap 2 pada Juli 2025. Namun, usai rapat dengan Komisi II DPR, MenPAN-RB Rini Widyantini menunda pengangkatan CPNS menjadi serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026. Keputusan itu diklaim sebagai hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR, tetapi kemudian dibantah oleh sejumlah anggotanya Komisi II.

Gonjang-ganjing ini sangat merugikan para CASN dan PPPK, di antaranya mereka yang bekerja sebagai guru. Seperti apa dampak yang harus mereka tanggung akibat keputusan penundaan? Apakah penundaan ini bisa dibatalkan? Bagaimana memastikan hak-hak para CASN dan PPPK terpenuhi? Apa saja imbas penundaan terhadap pelayanan publik?

Kita bincangkan bersama Ketua Dewan Pengurus P2G Serang dan Pembina Forum P1 Provinsi Banten Heti Kustrianingsih, Pengajar Departemen Manajemen & Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P, dan M, Calon Guru CPNS.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id