DPR kian kencang dikritik karena ngotot melanjutkan pembahasan RUU TNI, terkesan terburu-buru dan tertutup. Gelagat ini tercium karena rapat Panitia Kerja RUU TNI pada Jumat lalu, digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Rapat di hotel mewah juga disoal sebab tidak sejalan dengan efisiensi anggaran.

Salah satu poin bahasan yang berkembang dalam rapat adalah jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI aktif, bakal bertambah dari 10 menjadi 16.

Gelagat wakil rakyat yang tidak transparan dan minim pelibatan publik ini mengundang respons keras dari masyarakat sipil. Sejumlah aktivis KontraS menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Aksi ini berujung pelaporan ke polisi oleh satpam hotel berinisial RYR. Selain itu, kantor KontraS juga didatangi orang tak dikenal.

Apakah pemolisian aktivis KontraS bentuk kriminalisasi? Mengapa RUU TNI terus menuai penolakan?Apa dampak yang paling kentara jika pasal-pasal kontroversial lolos diketok?

Kita bincangkan bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Muradi dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id