Sebanyak 505 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati sampai wali kota bakal retret bareng Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari 2025. Tujuannya, kepala negara rencananya bakal memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih. Mulai dari pembekalan tupoksi hingga memastikan jalannya pemerintahan pusat dan daerah itu sinkron.

Eh.. eh.. bentar deh, bukannya lagi efisiensi anggaran ya? Inilah yang jadi pertanyaan sebagian netizen di media sosial merespons rencana retret kepala daerah mendatang.

Itu tadi suara warganet +62 yang menganggap retret yang rencananya digelar pemerintah dalam waktu dekat ini sebagai sebuah pemborosan. Penyelenggaraan retret yang tentu memerlukan biaya yang tak sedikit ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran begitu santer didengungkan oleh pemerintah sendiri.
Apakah ini pemborosan?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah. Dia bilang retret udah sesuai prinsip penghematan. Dibandingkan pembekalan sebelum-sebelumnya, retret kali ini diklaim lebih irit.

Bima Arya juga mengatakan kalau anggaran yang akan digunakan adalah anggaran yang sudah ada di Kemendagri. Selain itu juga selalu ada pos untuk pelantikan dan pembekalan kepala daerah yang ditanggung oleh anggaran daerah.

Tapi, sepadan nggak sih mengeluarkan anggaran itu demi tujuan pembekalan dan sinkronisasi itu? Serta, seberapa penting dan besar manfaat retret para kepala daerah itu? Inilah yang kita obrolin lebih lanjut!