Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan efisiensi anggaran. Gak nanggung-nanggung, total efisiensi mencapai Rp306,69 triliun.

Efisiensi anggaran Rp 300-an triliun itu berasal dari penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 250-an triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50-an triliun.

Beberapa penghematan dilakukan dengan pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

Salah satu kementerian yang mengaku berkomitmen menghemat perjalanan dinas dan mengurangi seremonial adalah Kementerian Agama (Kemenag). Untuk perjalanan dalam negeri, Kemenang akan membatasi jumlah personil. Menag ditemani maksimal 5 orang, Wamenag maksimal 4 orang, dan Eselon I maksimal 2 orang. Adapun untuk perjalanan dinas Eselon II sampai IV, tidak perlu didampingi.

Langkah penghematan pemerintah ini kemudian direspons oleh warganet. Ada yang menggunakan kesempatan ini untuk mengadu soal dugaan korupsi dari mark up anggaran di daerah-daerah. Sebagian warganet lantas meminta ada transparansi penggunaan anggaran, supaya lebih jelas dan tepat sasaran.

Tapi ada juga yang mengkhawatirkan efisiensi anggaran itu bakal berpengaruh ke masyarakat yang selama ini mendapat mWT 3 Februari 2025anfaaWT 3 Februari 2025t dari penyelenggaraan acara, seminar dan rapat pemerintah. Jadi, bagaimana dong, agar penghematan anggaran ini bisa berdampak positif bagi kepentingan publik?