Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan. Berdasarkan catatan Kemnaker, jumlah PHK dari Januari sampai Agustus 2024 sebanyak lebih dari 46 ribu pekerja. Jumlah tersebut sekitar 71,3 persen dibanding anga PHK sepanjang 2023.

Ida mengungkap, akhir-akhir ini PHK banyak terjadi. Menurutnya, Tren PHK membuat pemerintah berusaha menekan angkanya. Caranya dengan mempertemukan pekerja dengan manajemen dan membuka lowongan pekerjaan lewat bursa kerja nasional.

Mengingat 2024 masih tersisa sekitar 3 bulan lagi, Ida berharap tidak ada lagi kasus PHK. Paling tidak, amit-amit kalau sampai angka PHK tahun ini lebih tinggi ketimbang 2023.

Lantas, bagaimana nasib para pekerja yang di-PHK tersebut? Bisakah dengan mudah mencari pekerjaan baru? Bagaimana jika mereka tak lagi masuk dalam batasan usia yang kerap dicantumkan syaratnya dalam lowongan kerja di negeri ini?

Karena sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Uji materi itu yang diajukan oleh seorang warga Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan. Leonardo mempermasalahkan aturan dalam pasal tersebut karena dianggap memunculkan diskriminasi. Pasalnya, pihak perusahaan atau pemberi kerja dapat mengatur batas usia tertentu bagi pelamar pekerjaan.

Namun, MK menilai bahwa penentuan syarat usia, pengalaman, maupun latar belakang pendidikan dari pihak pemberi kerja saat mencari tenaga kerja bukanlah bentuk diskriminasi. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut, tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pihak pemberi kerja membeda-bedakan antara suku, ras atau etnis, agama ataupun golongan tertentu saat mencari tenaga kerja.

Menurut pemohon, di banyak negara lain, praktik pembatasan usia dalam lowongan

pekerjaan dapat dikategorikan sebagai diskriminasi berbasis usia atau ageism. Pemerintah AS misalnya, membentuk aturan Age Discrimination in Employment Act (ADEA) sejak 1967 guna melindungi pekerja berusia di atas 40 tahun.