Revisi Undang-Undang TNI dan Polri bakal dibahas kembali oleh DPR periode 2019-2024 meski masa kerja sudah akan berakhir pada Oktober mendatang. Sejumlah pasalnya bermasalah dan mengancam demokrasi Indonesia, salah satunya potensi anggota TNI dapat bekerja di perusahaan negara dan pembentukan komando teritorial. Selain itu, revisi UU TNI dan Polri berpotensi mencederai semangat reformasi untuk meniadakan dwifungsi ABRI. Dengarkan obrolan Usman Hamid bersama Al Araf, direktur Centra Initiative di Podcast HAM_id.