Pengesahan revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib menuai kritik tajam dariberbagai pihak. Aturan ini memberikan DPR kewenangan 'super' untuk mengevaluasi pejabat Lembaga negara yang ditetapkan melalui paripurna. Tatib DPR dinilai culas, sebab membuka celah konflik kepentingan hingga aksi ‘titip kasus’. Apa saja rentetan bahaya jika peraturan ini diterapkan? Berikut laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan jurnalis KBR, Astri Septiani.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id