Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengikuti langkah Nahdlatul Ulama, dengan menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Pengurus teras Muhammadiyah mengeklaim telah mengkaji sebelum mengambil sikap. Namun, keputusan tersebut justru mendapat kritik dari sejumlah kalangan, termasuk dari kader internal. Mengapa demikian? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardhi Ridwansyah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id