Usulan penghapusan pasal larangan prajurit terlibat bisnis di Undang-Undang TNImenuai polemik di masyarakat. TNI mengeklaim prajurit bisa berbisnis asal sesuai aturan dantidak menyalahgunakan kekuatan militer. Sementara kalangan masyarakat sipil menyebut, itu bisamembuat TNI melalaikan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Selengkapnya simak laporankhas KBR disusun jurnalis Ardhi Ridwansyah.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id